Tanya Jawab Seputar Angka Kredit Jabatan Dosen

Bu Fitri yth,
Ass wr wb,
Saya sangat ingin tanggapan dari Bu Fitri terhadap masalah yang sedang saya hadapi.
Awalnya saya adalah dosen PTS dan telah mempunyai jafung AA tmt 1 Juli 2003 pada pangkat IIIA (waktu itu masih S1) dengan KUM 140. Tahun 2007 memperoleh ijazah S2. Tahun 2008 TMT 1 Des, diangkat jadi CPNS di PTN dan TMT 1 Des 2010 jadi PNS 100%. Berdasarkan SK Mendiknas No. 36/D/O/2001 tentang Juknis Penilaian angka kredit jabatan dosen,
Pasal 1 ayat (11)
“Dosen yang tidak berkedudukan sebagai PNS yang telah atau pernah memiliki jabatan fungsional dosen, maka jabatan tersebut tetap diakui apabila telah menjadi PNS dengan tugas sebagai dosen. Pengakuan tersebut hanya pada jabatan fungsional, sedangkan pangkatnya sama dengan yang dimiliki sebagai PNS..”
Saat berstatus CPNS saya mengajukan SK pengangkatan kembali tersebut, tapi oleh bag kepeg di PTN saya tidak diterima, dengan alasan katanya masih berstatus CPNS, dan harus PNS 100% dulu baru bisa mengusulkan. Akhirnya, SK pengangkatan kembali AA saya tersebut baru keluar TMT 1 Februari 2011, dengan KUM 140 yang lama + ijazah 50, totalnya 190. Sementara karya tri darma (kecuali ijazah S2) saya sejak 2003 s/d 1 feb 2011 dinyatakan hangus oleh tim penilai, meskipun hal ini saya protes.
Kemudian per 1 feb 2012 ini saya mengajukan kenaikan ke Lektor. Oleh tim penilai saya juga dinyatakan belum bisa disetujui, karena katanya harus menyertakan jurnal terakreditasi untuk kenaikan 1-3 tahun.
Pertanyaan saya:
1. Kapan sebenarnya pengangatan kembali saya itu boleh diajukan, apakah sejak jadi CPNS atau harus menunggu berstatus PNS 100% dulu?
2. Menurut ketentuan, kenaikan jabatan reguler dapat dipertimbangkan jika minimal 1 tahun sejak jabatan terakhir. Kapan masa jabatan saya itu sebenarnya dihitung, apakah sejak 1 Juli 2003 (SK jabatan pertama waktu di PTS) atau sejak 1 Feb 2011 (SK pengangkatan kembali di PTN)
3. Apakah dengan keluarnya SK pengangkatan kembali itu, membuat KUM yang telah saya kumpulkan sejak tahun 2003 sampai 1 Feb 2011 tidak dapat digunakan untuk kenaikan pada jabatan Lektor berikutnya, mengingat KUM tersebut belum pernah saya gunakan. Saya sangat dirugikan dalam hal ini, karena tim penilai menganggap KUM tersebut hangus. Kalau begitu, apa makna frasa “pengangkatan kembali” tersebut?
4. Saya akhirnya banyak mengalah, karena tidak tahu kepada siapa saya harus bertanya, sehingga saya ketemu dengan tulisan Bu Fitri yang sangat membantu sekali. Menurut persepsi tim penilai, ketika saya mengajukan kenaikan jabatan lektor sekarang (Feb 2012), masa jabatan saya baru 1 tahun karena sesuai dengan SK pengangkatan kembali tmt nya 1 Feb 2011, sehingga harus membuat jurnal terakreditasi. Padahal saya beranggapan, masa jabatan saya sejak AA 2003, adalah lebih kurang 8 tahun dengan sekarang, sehingga tidak perlu lagi mengajukan jurnal terakreditasi. Kalaupun masih dianggap masih 1 tahun, BOLEHKAH saya mengajukan jurnal terakreditasi yang saya miliki tahun 2005 dan belum pernah digunakan sekalipun dalam perhitungan angka kredit.
Mohon tanggapan bu Fitri, semoga dapat membuat saya lebih paham dan merasa tidak terzalimi. wassalam
Syofyan

 

Walaikumsalam Wr. Wb.
Dear Pak Syofyan,
Berhubung keterbatasan waktu (Sabtu kantor kami buka sampai jam 13:00) saya langsung aja ya:
1) Pengajuan Pengakuan kembali jabatan fungsional yang sudah diperoleh pada waktu bertugas sebagai dosen PTS baru bisa diajukan setelah diangkat jadi PNS, ini sesuai dengan pasal 1 butir (11) Kepmendiknas no. 36/D/0/2001 yg berbunyi sbb:
Dosen yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil yang telah atau pernah memiliki jabatan fungsional dosen, maka jabatan tersebut tetap diakui apabila TELAH MENJADI pegawai negeri sipil dengan tugas sebagai dosen. Pengakuan tersebut hanya pada jabatan fungsional, sedangkan pangkatnya sama dengan yang di-miliki sebagai pegawai negeri sipil.
2) Dihutung dari SK Jabatan Fungsional yang terbit terakhir (Pengangkatan kembali) yaitu tgl 01 Februari 2011.
3) Pengangkatan kembali adalah pengakuan terhadap jabatan fungsional sebelumnya. KUM yang diperoleh sebelum SK pengangkatan AA hangus karena jafung tersebut merupakan pengangkatan awal, kelebihan angka kredit untuk pengangkatan awal tak bisa diusulkan kembali, kecuali kelebihan kum untk kenaikan jafung berikutnya.
4) Kalo sudah diangkat jadi PNS, jabatan fungsional adalah sesuai dengan apa yang tertera di SK pangangkatan kembali, untuk itu benar masa jabatan sampai 01 Feb 2012 baru satu tahun sehingga wajib ada publikasi di jurnal terakreditasi Dikti, kalo hitung kum Bapak tandanya butuh 1 artikel.
Persyaratan ini diatur dalam pasal 1 butir 13c Kepmendiknas 36/D/0/2001 sbb:
Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan angka kredit minimum untuk kegiatan penelitian bagi kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1 sampai dengan 3 (tiga) tahun.
Kita hitung kum Bapak sbb:
kewajiban publikasi:
25% x L300 – AA190 yang sudah dimiliki = 25 % x 110 = 27,5
Kewajiban khusus bagi pengusulan dalm waktu 1-3 tahun:
Wajib memiliki publikasi di jurnal terakredtiasi Dikti 25% x 27,5= 6,875
Jumlah publikasi yang dibutuhkan = 6,875 dibagi kum maksimal untuk jurnal nasional terakreditasi yaitu 25= dibulatkan sama dengan 1 artikel di jurnal terakreditasi Dikti. Publikasi sebelum pengangkatan awal hanya bisa dipakai untuk penambahan kum (10) yang dibutuhkan di luar ijazah, selebihnya hangus. Jadi publikasi yang dibutuhkan adalah setelah sk pengangkatan awal dalam hal ini pengangkatan di jabatan setelah menjadi PNS yaitu terhitung tgl 01 Feb 2011.

NAMUN ADA SATU HAL PERLU DIPERHATIKAN yaitu untuk perhitungan gaji pokok PNS, masa kerja sebelum jadi CPNS bisa diakui 50%, untuk itu perlu diajukan peninjauan kembali masa kerja PNS, bisa langsung urus di BKD setempat atau melalui kampus, lamanya proses sekitar satu bulan dengan lampirkan :
Syarat dan Kelengkapan Berkas :
1.Diusulkan oleh instansi yang dibuktikan dengan surat usulan dari pimpinan instansi yang bersangkutan;
2. Memiliki SK CPNS yang dibuktikan dengan foto kopi SK CPNS, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Memiliki SK PNS yang dibuktikan dengan foto kopi SK PNS, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Diangkat sebagai Pegawai Honor/PTT dan atau SK Pengangkatan sebagai Pegawai pada suatu perusahaan yang dibuktikan dengan foto kopi SK Pengangkatan sebagai Honor/PTT dan atau SK Pengangkatan sebagai Pegawai pada suatu perusahaan, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
5. Diberhentikan sebagai Tenaga Honor/PTT dan atau SK Pengangkatan sebagai Pegawai pada suatu perusahaan yang dibuktikan dengan foto kopi pemberhentian sebagai Tenaga Honor/PTT dan atau SK Pengangkatan sebagai Pegawai pada suatu perusahaan, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
6. Berstatus sebagai PNS yang dibuktikan dengan foto kopi Kartu Pegawai, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
7. Tingkat pendidikan sesuai dengan yang dipersyaratkan yang dibuktikan dengan foto kopi ijazah, disahkan pejabat yang berwenang.
Dasar hukumnya :
PP No. 98 Tahun 2000 Jo. PP No. 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan PNS
PP no. 98 tahun 2000
http://www.bappenas.go.id/node/129/35/pp-no98-tahun-2000-tentang-pengadaan-pegawai-negeri-sipil/
Pasal 13
(1) Masa kerja yang diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok pengangkatan pertama adalah :
a. selama menjadi Pegawai Negeri Sipil, kecuali selama menjalankan cuti diluar tanggungan negara;
b. selama menjadi Pejabat Negara;
c. selama menjalankan tugas pemerintahan;
d. selama menjalankan kewajiban untuk membela negara; atau
e. selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik pemerintah.
(2) Masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar lingkungan badan-badan pemerintah yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak terputus-putus, diperhitungkan 1/2 (setengah) sebagai masa kerja untuk penetapan gaji pokok dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) tahun.
PP no. 11 tahun 2002
Pasal 13
http://prokum.esdm.go.id/pp/2002/pp_11_2002.pdf
Semua sama kecuali butir (2) diobah dari sebanyak-banyaknya 10 tahun menjadi 8 tahun.

OK ya Sabtu perusahaan kami buka setengah hari, sudah harus siap-siap berangkat, berita edukasi pagi ini terpaksa dipending sampai pulang kerja baru dilanjutkan.
Terima kasih Pak sudah kunjungi web kami, dan mohon maaf bila tanggapanku sudah mengecewakan Bapak. Hidup ini memang penuh cobaan dan kadang harus memilih, kalo Bapak terus jadi dosen PTS publikasi bisa diakui namun kesejahteraan kurang terjamin karena honor tergantung pada kemampuan yayasan, tak ada jaminan pengobatan dan tak ada uang pensiun. Pilih jadi dosen PTN penghasilan dll terjamin namun publikasi di masa PTS jadi hangus. Sudahlah Pak Ikhlaskan aja bila itu dianggap kerugian, Bapak kan sudah banyak publikasi, sebagian materi bisa diolah kembali kemudian publikasi di jurnal terakreditasi Dikti. Kalo kita ikhlas dan sabar, Allah SWT akan mengganti kesabaran kita dengan nikmat dan rezeki yang lebih banyak. Sukses selalu ya Pak, salam hangat dari Medan.
Wassalam, Fitri.

Diambil dari

http://www.kopertis12.or.id/2010/08/05/pedoman-operasional-perhitungan-angka-kredit-dosen-2010.html