Klasifikasi Buku Perpustakaan

Cara Sederhana dalam mengklasifikasi buku Perpustakaan berdasrkan DDC

Perpustakaan IAIN : Salah satu pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang Pustakawan adalah menentukan nomor Klasifikasi bahan Pustaka. Bahan pustaka yang dimaksud  adalah buku. Sedangkan Klasifikasi yang digunakan adalah DDC ( Decimal Dewey Classification).

Klasifikasi DDC memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan sistem klasifikasi lain, sehingga diterima dan digunakan di berbagai negara.

Pengklasifikasian DDC menggunakan angka. Gambaran singkatnya, setiap subjek digolongkan berdasarkan kelas yang sudah ditentukan, misalnya subjek tentang Sains dikelompokkan ke dalam angka 500. Angka yang digunakan mulai dari 000-900. Begitu kira-kira. (more…)

Katalogisasi Perpustakaan

 

Katalogisasi Perpustakaan (Panduan sederhana membuat katalog perpustakaan)

Pendahuluan

Lemari kalatog , media untuk temu kembali informasi

Perpustakaan IAIN : Seiring dengan pesatnya berkembang ilmu dan teknologi yang mutakhir. Hal ini berdampak terhadap jumlah informasi yang dikemas dalam bentuk tercetak maupun elektronis. Sementara itu jumlah koleksi perpustakaan setiap saat terus bertambah, sehingga perlu dibuatkan sarana temu kembali informasi yang mudah dan cepat. Salah satu sarana temu kembali informasi adalah katalog yang merupakan wakil dokumen bagi koleksi perpustakaan, baik dalam bentuk kartu maupun pangkalan data elektronis. Katalog adalah daftar atau  susunan data, baik secara manual maupun elektronis mengenai buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang dimiliki oleh perpustakaan. Katalog dibuat melalui proses  katalogisasi, yaitu kegiatan membuat entri dalam katalog,  menyusun deskripsi bibliografi dan penentuan nomor panggil. Katalog dibentuk menurut aturan tertentu yaitu berpedoman pada AACR2 (Anglo American Cataloguing Rules Second Edition). (more…)

Buku Pedoman Operasional Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Ke Lektor Kepala dan Guru Besar

 

Buku pedoman ini berisi standar, tata cara, dan prosedur operasional penilaian yang mengatur lebih rinci mengenai perluasan    pengertian,  pengganti,  dan   penjelasan terhadap  aturan   dasar penilaian angka kredit dosen yang dimuat dalam :

  1. Keputusan   MENKO   WASBANGPAN   No.    38/Kep/MK.WASPAN/8/1999,   tanggal   24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
  2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan   Kebudayaan dan  Kepala    Badan Kepegawaian Negara Nomor: 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
  3. Keputusan   Menteri   Pendidikan   Nasional Nomor   36/D/O/2001 tentang  Petunjuk   Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.

Seluruh aturan yang tercantum dalam ketiga keputusan tersebut tetapi tidak diuraikan dalam pedoman ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih baru dan  diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

Sebagaimana halnya ketentuan dalam aturan dasar yang dimuat dalam tiga surat keputusan diatas, maka aturan operasional yang dimuat dalam pedoman ini pun merupakan aturan standar minimal   (minimum   requirement)   yang   harus   dipenuhi   untuk   kenaikan   jabatan   fungsional  dosen   ke   Lektor   Kepala   dan   Guru   Besar.   Oleh   karenanya   setiap   Perguruan   Tinggi   dapat membuat aturan tertentu yang bersifat khusus yang lebih tinggi dari standar minimal dalam pedoman   ini,   baik   dalam   standar   penilaian  angka   kredit   dosen   maupun   dalam   penetapan ersyaratan   khusus   untuk   kenaikan   jabatan   fungsional   dosennya.   Aturan   khusus   seperti   itu hanya berlaku   untuk    penilaian   di  Perguruan Tinggi   yang   mengeluarkannya, sedangkan   penilaian   di   Tingkat   Pusat   (Depdiknas)   tetap  akan   mengacu   pada   aturan   standart   minimal yang diatur dalam pedoman ini.

File ini dalam bentuk PDF silahkan diunduh disini… Pedoman PAK Dosen dan Guru

atau bisa diakses di : http://www.dikti.go.id/?page_id=937&lang=id

Kebijakaan Strategik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

1.  Pemantapan struktur organisasi dan mekanisme kerja perpustakaan

Kebijakan  tentang  pemantapan  struktur  organisasi  dan  mekanisme  kerja perpustakaan  merupakan  kebijakan  prioritas  karena  struktur  yang  ada  saat  ini memerlukan  perubahan/perombakan  strurktur  sesuai  dengan  kondisi  atau perkembangan kebutuhan organisasi/kebutuhan  perguruan tinggi  itu  sendiri.  Sebagai salah  satu  contoh pada  struktur organisasi perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  saat  ini belum  memiliki  SOP (Standard Operational Procedure) dan Struktur Organisasi perpustakaan walaupun pada prakteknya perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon telah menerapkan nilai-nilai SOP dan job deskripsi tugas dan fungsi kepengurusan. (more…)

Pengolahan bahan pustaka

Oleh : Rosyidah,S.Ag ( Staff Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon )

Rosyidah,S.Ag

A. Pengertian Pengolahan Bahan Pustaka

Pada organisasi suatu perpustakaan, unit pengolahan adalah salah satu aset penting yang harus diperhatikan di dalam pengimplementasian suatu perpustakaan. Karena titik dari keberhasilan suatu perpustakaan tersebut dilihat dari segi pengolahannya. Dikalangan pustakawan istilah pengolahan dapat diterjemahkan menjadi berbagai penafsiran diantarannya, menurut Sutarno (2005:103) pengolahan atau processing koleksi perpustakaan merupakan serangkaian pekerjaan dilakukan sejak bahan pustaka diterima oleh perpustakaan sampai dengan siap dipergunakan oleh pemakai, tujuannya agar semua koleksi dapat ditemukan / ditelusur dan dipergunakan dengan mudah oleh pemakai. (more…)

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya

Perpustakaan IAIN :Jabatan fungsional Pustakawan pada dasarnya merupakan pengakuan, penghargaan dan kepercayaan atas kompetensi, kinerja, integritas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, serta tata krama kepustakawanan dalam melaksanakan tugas tridarmanya terutama sebagai tenaga profesional dalam mengelola perpustakaan.

Oleh karenanya, maka standart, tata cara dan prosedur penilaian seyogyanya sejalan dan bersifat kondusif bagi terciptanya insentif dimaksud. jika sebaliknya maka akan menimbulkan kekecewaan, frustasi dan putus asa bagi pustakawan yang ingin kenaikan jabatannya. sehingga pada akhirnya bersifat disinsentif terhadap kinerjanya. Walaupun penghitungan angka kedit untuk pustakawan berbeda dengan penghitungan angka kredit dosen tetapi pada dasarnya adalah sama yaitu adanya pengakuan bahwa jabatan fungsional pustakawan adalah jabatan profesi yang harus dihargai.

Buku Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya di terbitkan oleh Perpustakaan Nasional tahun 2010. Buku ini sangat bermanfaat bagi para pustakawan yang kebingungan dalam menghitung angka kreditnya, karena dalam buku ini secara rinci menjelaskan perhitungan angka kredit bagi pustakawan .

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya ini dapat dijadikan pedoman bagi Pustakawan, tim penilai, dan pejabat lain yang terkait. Dengan pedoman ini diharapkan dapat menyamakan persepsi di antara pihak yang terkait sehingga pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional Pustakawan berjalan secara optimal.

Cakupan bahasan dalam Petunjuk Teknis ini meliputi :

  1. Latar belakang penyusunan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
  2. Pustakawan dan Angka Kreditnya.
  3. Jabatan fungsional Pustakawan.
  4. Kegiatan Pustakawan.
  5. Pembinaan karier Pustakawan.
  6. Angka kredit Pustakawan.
  7. Tim Penilai Pustakawan.
  8. Ketentuan Peralihan.

Untuk lebih jelasnya silahkan unduh- Petunjuk teksis pustakawan

 

Standard Operating Procedures (SOP) Perpustakaan

Pentingnya Standard Operating Procedures (SOP) Perpustakaan

Oleh : Eti Subernati,S.Sos (Pustakawan Ahli / Kepala Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon )               

Pustakawan Ahli Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Eti Subernati,S.Sos

Pendahuluan

Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai salah satu perpustakaan perguruan tinggi harus menyediakan sistem layanan yang bermutu. Istilah yang sering dipergunakan adalah layanan prima. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mencapai layanan prima, salah satunya adalah dengan membuat Standard Operating Procedures (SOP).

SOP pada perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon merupakan dokumen tertulis yang memuat prosedur kerja secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis. SOP ini juga memuat serangkaian instruksi secara tertulis tentang kegiatan rutin atau berulang-ulang yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Oleh karenanya, SOP pada perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon juga dilangkapi dengan referensi, lampiran, formulis, diagram, dan alur kerja (flow chart) yang seluruhnya digunakan sebagai pedoman dalam mengarahkan dan mengevaluasi suatu pekerjaan.  baca selengkapnya… (more…)

Standarisasi Perpustakaan Perguruan Tinggi

Standarisasi Perpustakaan Perguruan Tinggi

Tuti Alawiyah,S.Ag.,S.S ( Staff Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

Tuti Alawiyah,S.Ag.,S.S

Pendahuluan

Undang-undang No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 55 menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk menyelenggarakan Perguruan Tinggi harus memiliki Perpustakaan. Dalam Undang-undang No. 43 Tahun 2007 tentang Pepustakaan dalam pasal 1, disebutkan bahwa Perpustakaan sebagai institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan perpustakaan perguruan tinggi (PPT) merupakan unit pelaksana teknis (UPT) yang bersama-sama dengan unit lain melaksanakan Tri Dharma PT (Perguruan Tinggi) melalui menghimpun, memilih, mengolah, merawat serta melayankan sumber informasi kepada lembaga induk khususnya dan masyarakat akademis pada umumnya.(Pedoman PPT, Jakarta: Dirjen DIKTI, 1994, hal. 3). Adapun yang termasuk dalam PT meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, politeknik dan atau PT lain yang sederajat. (more…)

Membangun Citra Perpustakaan Perguruan Tinggi

Tohirin,S.Ag.,S.IPI ( Pustakawan Ahli Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati )

Pendahuluan

Tiga pilar utama didalam membangun citra perpustakaan yang positif adalah pertama membanguncitra Perpustakaan, kedua membangun citra pustakawan ketiga membangun perpustakaan yang berbasis teknologi dan informasi. Kebijakan yang salah akan memberikan dampak yang negatif dimata pemakai, oleh sebab itu membangun citra positif merupakan kebijakan yang sangat diperlukan. Sistem Informasi Manajemen (SIM) perpustakaan merupakan pengintegrasian antara bidang pekerjaan administrasi, pengadaan, inventarisasi, katalogisasi, pengolahan, sirkulasi, statistik, pengelolaan anggota perpustakaan, dan lain-lain. Sistem ini sering dikenal juga dengan sebutan sistem otomasi perpustakaan.

Latar Belakang

Perpustakaan merupakan salah satu sarana pembelajaran yang dapat menjadi sebuah kekuatan untuk mencerdaskan bangsa. Perpustakaan juga mempunyai peranan penting sebagai jembatan menuju penguasaan ilmu pengetahuan yang sekaligus menjadi tempat rekreasi yang menyenangkan, menyegarkan, dan mengasyikkan. Oleh karena itu citra perpustakaan perlu dibangun agar dapat berkembang dengan baik pada era globalisasi ini. Dengan membangun citra perpustakaan yang positif, keberadaan perpustakaan akan membawa dan mengembangkan citra institusinya, baik di dalam maupun di luar lembaga induknya. Dalam mengembangkan citra, perpustakaan berusaha meningkatkan layanannya yang sesuai dengan sistem manajemen mutu (Quality Management System). Wiliam S. Dix Pustakawan pada Princeton Univercity, yang dikutip oleh ( Saleh, 1995 ) mengatakan bahwa perpustakaan dapat dikatakan bermutu apabila dapat memberikan layanan yang cepat, tepat dan benar pada pemakai (user)Strategi yang ditawarkan untuk mengembangkan citra perpustakaan khususnya perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia melalui 3 (tiga) pilar utama yaitu: (more…)